2 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h.1 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ... Negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengolahan bahan galian sehingga didalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan ...
May 30, 2020· Pertambangan di Indonesia dari masa VOC sampai Orde Baru (Freeport) Cerita panjang sejarah penguasaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dapat kita lacak setidaknya dari kedatangan Vereenigde Oost Indische Compagnie atau VOC abad ke-16 di kepulauan Indonesia. VOC yang dikenal dengan sebutan kompeni adalah rombongan pedagang bersenjata yang ...
Aug 01, 2016· Bentuk 7 Kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa dengan pembagian tugas sbb : Kelompok 1 dan 2 menganalisis tentang kekuasaan konstitutif Kelompok 3 dan 4 menganalisis tentang kekuasaan eksekutif Kelompok 5 dan 6 menganalisis tentang kekuasaan yudikatif Kelompok 7 menganalisis tentang kekuasaan eksaminatif 8. Indikator Pembahasan a.
Aug 28, 2016· Kekuasaan adalah kewenangan yang di dapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam …
Oct 11, 2011· Sejarah pertambangan dan energi di Indonesia dimulai dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tradisional oleh penduduk dengan seizin penguasa setempat. seperti, Raja, ataupun Sultan. Pada tahun 1602 Pemerintah Belanda membentuk VOC, mereka selain menjual rempah-rempah juga mulai melakukan perdagangan hasil pertambangan, pada tahun 1652 mulailah …
pertambangan dan juga energi. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, tentunya Negara sebagai penguasa sumber daya alam memiliki peran penting untuk mengelola ... kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk : 1 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009. Cet.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 54
Kata Kunci: Sentralisasi Kekuasaan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Hubungan Pusat dan Daerah ABSTRACT The provision in Law Number 3 of 2020 governs the control over mineral and coal mining held by the central government, and this law annulled the authority held by provincial or regency/municipal governments, which was previously governed in ...
Feb 22, 2021· The mining pool has grown in leaps and bounds over the past few years. With hundreds of bitcoins mined monthly, Poolin is one of the top mining pools worldwide. This pool offers multi-currency support and an easy-to-use interface, and an FPPS mining mechanism. The pool charges 2.5 percent in …
Jul 04, 2011· Menurut Morgenthou, kekuasaan merupakan suatu bentuk kapabilitas politik luar negeri elit politik yang digunakan untuk menguasai dan mendominasi pemikiran dan tindakan elit yang lain. Dimensi kekuasaan sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu: Pertama, kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai monolitis dan unidimensional tapi lebih condong kepada multidimensional.
Mar 28, 2018· Kepemimpinan Pemberdayaan dan Kekuasaan Dalam Organisasi. 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia tidak dapat hidup sendiri, antara individu satu dengan individu lainnya saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Maka dari itu, manusia disebut dengan makhluk sosial.
KEPASTIAN HUKUM KEKUASAAN NEGARA ATAS USAHA-USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN . DAMASKUS SITUMEANG . 130200069 Departemen Hukum Adminstrasi Negara Program …
PENGARUH HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA . Cover Page Footnote . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang
Mar 27, 2018· perkembangan merkantilisme di belanda. Merkantilisme lebih ditekankan pada monopoli daganga, misalnya: Di Indonesia dengan nama "Verenigde Oost Indische Compagnie" atau VOC Merkantilisme berkembang ketika ekonomi eropa berada dalam masa transisi. Pusat kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh para bangsawan digantikan oleh negara nasional.
kekuasaan memerintah dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan ... Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, …
sebaliknya. Kekuasaan negara harus dijalankan dalam bingkai pembatasan- pembatasan yang ditetapkan konstitusi. Bagi Indonesia, pembatasan kekuasaan dan penegasan bahwa kekuasaan itu berada dan tunduk pada hukum dimuat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Supremasi konstitusi dimaksud dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Oct 29, 2009· Tanggal: 29 Oktober 2009. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Referensi: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Alex Candra Pamungkas [email protected] Abstrak Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan …
Aug 19, 2016· Menakar Konflik Pertambangan. Kisah pertambangan di berbagai negara, termasuk di seluruh wilayah Indonesia, tak pernah luput dari cerita konflik multi-pihak dan multi-dimensional. Sejarah panjang pertambangan di Indonesia, misalnya, dimulai sejak akhir abad XIX oleh Rejim Penjajah Belanda, menimbulkan gejolak kepemilikan.
Mar 11, 2020· Tidak mengejutkan jika menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya resentralisasi kekuasaan. Kewenangan daerah dipreteli demi kemudahan investasi.
The Will To Improve "Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Marjin Kiri. Untung Setiyahadi dan Sukarmi, (2017). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Study Kasus Normalisasi Kali Bebeng Kabupaten Magelang),Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(02), 322.
Jun 13, 2017· Konsep Kekuasaan, Politik dan Hukum dalam Organisasi 1. PERILAKU ORGANISASI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIV. WIDYA MANDIRA KUPANG 2017 Oleh: Renzi L. Magneficta 331 14 074 Yohanes E. Hasi 331 14 093 Antonio S. J. Jebaru 331 14 157 Andria A. Laka 331 14 158 Hildegardis K. Ngga 331 14 165 Amandus M. Wali 331 14 173 KONSEP KEKUASAAN, …
May 02, 2020· Pengertian Hukum Pertambangan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut Ensoklopedia Indonesia, Hukum pertambangan adalah :"hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih – bijih dan mineral – mineral dalam tanah" Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam …
Nov 28, 2020· Resolusi Konflik Bisnis Pertambangan Versus Pemilik Lahan Pertanian Tradisional. Sumberdaya mineral bersifat tidak terbarukan ... konflik terjadi pada lingkup horizontal yang lebih luas, mencakup konflik antar pemerintah sebagai pemangku kekuasaan baik itu pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pada tataran mikro, konflik terjadi ...
analisis konflik lahan pertambangan batubara (studi kasus wilayah pertambangan di kecamatan marangkayu-kabupaten kutai kartanegara)
suatu perusahaan multinasional di bidang pertambangan, umpamanya, me lakukan penambangan bahan mentah di daerah terisolir dan menggunakan banyak tenaga kerja yang dicari dari lain daerah; maka anak-anak dari pekerja-pekeija tersebut membutuhkan sekolah. Ini berarti biaya sosial. Maka ke
Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan pertambangan emas di wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas, pada sekitar tahun 1764 M terjadi gelombang besar-besaran orang-orang Tionghoa yang didatangkan oleh Sultan Sambas ke-5 yaitu Sultan Umar Aqamaddin II ke wilayah Kesultanan Sambas menyusul begitu banyaknya ditemukan tambang-tambang emas baru ...
Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengambil alih kekuasaan dari VOC. Pada tahun 1850, Pemerintah Belanda membentuk Dienst van het Mijnwezen yang mencakup manajemen pertambangan dan penggalian, otoritas pajak, pengawasan dan pengelolaan tambang yang mengandung bahan mineral, pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
Aug 31, 2015· Oleh: Khairunas, SH. MH. (Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak) Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Ada …
Aug 19, 2021· Perusahaan tambang batubara ini memiliki Area Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditetapkan dengan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 178.K/40.00/DJG/205 di sahkan tanggal 7 April 2005 dan berlaku hingga tahun 2025 serta memilik opsi perpanjangan 2 x …
Kata Kunci: pertambangan, Teori Keadilan Bermartabat. ABSTRACT. The law has always been around to over come evil and restore justice. The urgency of the. ever presence of law in handling mining ...
Pokok Pertambangan tahun 1967, sehingga kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan pengelolaan SDA itu sendiri (Budimanta, 2007: 1). Di antara SDA yang tersedia di Indonesia, bahan tambang dan kegiatan pertambangan Adaptasi Pola Kekuasaan 6 …
Jun 21, 2021· Ia menerima surat panggilan dari kepolisian yang menggunakan pasal 162 UU Minerba No 3 tahun 2020. Protes damai dianggap merintangi usaha pertambangan. "UU Minerba ini membatasi ruang gerak nelayan untuk menolak dan menghalangi aktivitas pertambangan di sini. UU Minerba membuat kami tak bisa cari makan di tanah lahir kami sendiri," kata Yaman.