untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dan mendukung dalam pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dalam kasusu tambang pasir ilegal di Desa Tamalatea. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan 6 …
Sep 29, 2021· Kepada para pelaku usaha yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) WAJIB menyampaikan laporan realisasi nya setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, melalui http//inatrade.kemendag.go.id
Nov 03, 2015· Persetujuan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (persetujuan dokumen UKL-UPL/AMDAL dilakukan di Pemerintah kota/kabupaten --> Kantor Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup). Jika kapasitas produksi melebihi 500.000 m3/tahun maka wajib menggunakan AMDA L.
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo) Oleh: KARTIKA CANDRA KUSUMA 12812144001 ABSTRAK . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KP2KP Wonosobo (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor …
Apr 08, 2021· Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Pemerintah RI adalah kepada Pemohon Banding dan dapat dialihkan hanya dengan persetujuan Menteri. Pasal 15 (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan yang berlaku di tahun 2007 menyebutkan bahwa:
Kesulitan dalam memperoleh izin menyebabkan banyak perusahaan mulai beroperasi tanpa izin yang diperlukan, yang mengakibatkan hilangnya penerimaan negara dan memunculkan konflik tanah. Menurut data Kementrian Kehutanan, di Kalimantan saja, 1.236 perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit 537 beroperasi secara ilegal, tanpa izin penuh ...
Nantinya realisasi dari kebijakan ini masih akan diturunkan lagi dalam produk hukum yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya aturan turunan itu masih harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan terutama mengenai Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebesar nol persen.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang menjadi para pihaknya adalah Badan Pelaksana dan Badan usaha dan atau Badan Usaha tetap. 1.2 Rumusan Masalah a. Apa yang dimaksud dengan kontrak Bagi Hasil (production sharing)? b. Apa landasan hukum kontrak production sharing ? c.
Dalam pengelolaan pertambangan pemerintah memerlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat pula resiko yang tinggi.
segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainya. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah mentri, dalam hal ini adalah Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bahan yang digunakan dalam di mobil formula 1 yang telah digunakan dalam analisa investasi DALAM UAS PERTAMBANGAN 1.apa yang . Lebih >> teknologi yang digunakan dalam besi pertambangan Crushing. teknologi yang digunakan dalam besi pertambangan. biji besi. alat pengolahan bahan pasir besialat yang digunakan dalam pertambangan apa yang . Lebih >>
Apr 15, 2009· Prosedur / Tata Cara Ekspor Batubara. Di sini saya ingin berbagi pelajaran serta pengalaman saya dalam pengurusan ekspor, terutama ekspor batubara. Pekerjaan yang sangat saya cintai seperti halnya saya mencintai suami saya, hehe…. Tak heran walau lebih dari 11 tahun bergelut di bidang ini, saya tidak pernah merasa jenuh sedikitpun.
Jul 17, 2018· Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) yang dikeluarkan oleh pemerintah Juni lalu, merupakan mekanisme baru dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Dalam hal ini, ketentuan mengenai penerbitan izin usaha dan izin komersial atau operasional berdasarkan …
Jul 03, 2018· Dalam rangka menunjang kegiatan usaha pertambangan, telah ada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mencakup aspek teknis, keselamatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan konservasi pertambangan mineral dan batubara.
Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan "IUPK", adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK").Dalam bab XI mengenai Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus, Pasal 86 …
dalam Persetujuan lingkungan tetap menjadi bagian dari muatan persyaratan dan kewajiban dalam Perizinan Berusaha yang diterbitkan kepada pelaku usaha. Selama Izin Usaha tidak dicabut, maka kegiatan dapat tetap berjalan, namun apabila terjadi pelanggaran misalnya tidak dilaksananakannya kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal
perlu dipahami dalam arti yang lebih luas, yaitu suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.
kawasan bekas pertambangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang berbunyi sebagai berikut: Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah
May 04, 2017· Law. May. 04, 2017. 585 views. EMLI Training-Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan-salah satu materi pembahasan dalam kegiatan Kursus Intensif Hukum Pertambangan yang diselenggarakan oleh EMLI Training. materi tersebut disampaikan oleh Bapak Rizky Dwinanto, S.H., M.H. beliau adalah partner at ADCO Attorneys at Law. EMLI Indonesia.
Daftar isian kelengkapan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai PKB/ PKB merangkap PDKB / PDKB sesuai ketentuan yang berlaku. Fotokopi Izin Usaha dan persetujuan lain yang diperlukan dari instansi teknis terkait. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
May 16, 2021· Profesi Perawat adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injury dan penuaan. Seorang perawat setidaknya berperan sebagai care provider, manager and community leader, educator, advocate, juga researcher. Perawat atau Nurse berasal dari bahasa latin yaitu Nutrix yang berarti merawat atau memelihara.
dalam pemanfaatan ruang tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur. Misalnya seperti yang saat ni terjadi yaitu, maraknya permasalahan tumpang tindih atau overlapping penggunaan tanah antara Izin Usaha Pertambangan 3Hasni, op.cit,. Hlm. 74.
Feb 19, 2010· STP surat tagihan pajak tax collection letter(s) surat tegoran warning letter(s) surat uraian banding Appellee's brief TBPFLN tanda bukti pajak fiskal luar negeri fiscal exit tax payment slip(s) UU KUP Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan General Tax Provisions and Procedures Law / Law on General Tax Provisions and Procedures
Dec 19, 2018· Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
Jul 18, 2021· Keempat, emiten yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum memulai tahapan operasi produksi pada akhir tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, belum memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utama.. Selain itu, kriteria ini juga berlaku untuk emiten …
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi: 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 2.
Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan "IUPK", adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK").Dalam bab XI mengenai Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus, Pasal …
Dr. Ir. Restu Juniah, MT dan Dr. Ir. H. Maulana Yusuf, MS.,MT yang telah membimbing saya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Almamater Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Staff dan Karyawan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, yang telah …
Jun 05, 2021· Proposal bertujuan untuk memperoleh izin dan persetujuan dari pihak lain mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. ... Contohnya seperti proposal proyek pendirian bangunan, proposal proyek izin pertambangan, proposal proyek pembangunan jalan dan sejenisnya. ... Proposal penelitian adalah jenis proposal yang digunakan dalam bidang ...
yang merupakan urusan konkuren dalam hal mengatur, lingkup mengurus dan dalam lingkup mengawasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan perijinan pertambangan di Indonesia serta mengkomparasikan hukum perijinan pertambangan di Indonesia dalam perspektif welfarestate. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.
Izin usaha yang harus Anda miliki adalah Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Membuat SIUP diperlukan dan diwajibkan bagi Anda yang akan mendirikan usaha perdagangan dalam bentuk perseorangan ataupun badan usaha. Baik usaha kecil maupun berskala besar, Anda sebaiknya membuat SIUP sebagai bukti legalitas usaha Anda.
Artinya: " Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Al-Jaatsiyah: 13)1
Jumat, 05/01/2018, BDI Denpasar menerima kunjungan dari Tsinghua University yang didampingi oleh Direktur Jendral KPAII di Balai Diklat Industri Denpasar. Kunjungan Tsinghua University tersebut dalam rangka studi banding dan melihat proses kerja BDI Denpasar …