Mar 31, 2021· Kajian ini akan mengungkapkan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat, sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand yang tajam, terganggunya rantai …
Kemenkeu Learning Center merupakan media pembelajaran online yang membahas berbagai materi tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. Kemenkeu Learning Center berfungsi untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Keuangan.
pengelolaan penerimaan Negara di sektor Kelautan dan Perikanan. Potensi pendapatan negara atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dioptimalkan di sektor kelautan dan perikanan yang selama ini belum digali dan dikelola dengan tertib akan berhasil dioptimalkan dengan konsep normatif dan akademik serta faktor penentu ...
Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD RuangLingkupPerbendaharaan Negara (Pasal 2 ayat 1)
Oct 04, 2017· Kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi : Kewenangan yang bersifat umum, meliputi : Penetapan Arah, Kebijakan umum, Strategi, Prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja K/L, penetapan gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan ...
Sep 02, 2018· Sumber pendapatan negara non-pajak. Adapun sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Berikut beberapa contohnya: 1. Sumber penerimaan dari barang–barang yang dikuasai atau milik pemerintah.
Jul 22, 2021· Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap Kementerian/Lembaga sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, …
Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dwi Agustine Kurniasih) 217 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2016 Kegiatan-kegiatan illegal ini merupakan tsVinding BPN potential lost terhadap penerimaan Negara. Yang keempat adalah permasalahan terkait dengan regulasi dimana dasar hukum dalam pengelolaan PNBP masih tersebar dalam
penerimaan negara (pusat) kemudian diubah menjadi penerimaan daerah, maka hal tersebut harus diamanatkan oleh Undang-Undang. Pada Prinsipnya pemungutan penerimaan negara dan penerimaan daerah diatur dengan ketentuan perundang-undangan tersendiri.
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (STUDI KASUS PAIR) Maulida Mitayani, S.Si1, Ani Syamsi, M.T2 1) Subbagian Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Biro Perencanaan (Badan Tenaga Nuklir Nasional Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Indonesia 12710)
Dari pernyataan tersebut dapat dilihat setiap bentuk uang atau barang yang masuk, pola keuangan negara khususnya Indonesia pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan (revenue) dan belanja (expenditure).Melansir dari Stranas KPK manfaat dari kedua sisi tersebut adalah: . Tercapainya target penerimaan negara sehingga pelayanan publik dan pembangun menjadi optimal …
Jul 10, 2021· Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang …
15.102 Potensi Hambatan dan Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada akhir tahun 2014, BPKP mendapat penguatan peran melalui Peraturan Presiden Nomor 192 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tentang BPKP. Diantara peran BPKP adalah pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan ...
BAB IV PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) FUNGSIONAL ... pengelolaan keuangan negara, pengelolaan APBN seyogyanya dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi (keterbukaan), dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, sebagaimana tercermin pada Undang-
Pengelolaan - Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP. 2020. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 58, LN.2020/No.230, TLN No.6563, jdih.setneg.go.id: 41 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang ...
Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan 2015 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, dan sebagian besar hutan tersebut dikelola oleh Pemerintah dalam bentuk kawasan hutan yang mencakup lebih dari 70 …
Sep 22, 2021· (Vibiznews – Kolom) Penerimaan negara merupakan sumber utama dalam pendanaan program-program pembangunan nasional. Penerimaan negara yang sudah ditargetkan pemerintah selama ini belum dapat sepenuhnya mencukupi target pengeluaran selama setahun. ... pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Meskipun ...
Pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga Jenis-Jenis penerimaan kembali anggaran (sisa Contoh: PNBP yang berlaku anggaran rutin dan sisa anggaran secara pembangunan), penjualan penerimaan barang/kekayaan penerimaan hasil khusus hasil Kementerian di Keuangan negara, adalah seperti penerimaan …
Sep 21, 2020· JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan ruang laut hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan laporan KKP pada 2019 tercatat sebesar Rp3,7 miliar meningkat sampai September 2020 mencapai Rp6,9 miliar. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Sesditjen PRL), …
Apr 25, 2021· JAWABAN Pengelolaan PNBP MKN Menengah. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kontrak, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang. pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara. paling lambat 6 (enam) bulan. Keringanan PNBP. Bukti Penerimaan Negara.
Penerimaan negara berasal dari tiga sumber, yaitu : Pajak sebagai sumber pendapatan utama Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.
Penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam sendiri berasal dari keuntungan yang didapat dari bidang perikanan, pertanian hingga pertambangan. - Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara Penerimaan ini berasal dari laba pemerintah yang berasal dari aktivitas pemerintah. Seperti pengeluarab pemberian izin, pelayanan publik, dan ...
Tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan mantan Penasihat Menteri Keuangan bidang Penerimaan Negara) untuk memprakarsai dan meluncurkan program kerja bantuan teknis untuk kebijakan dan pengelolaan penerimaan dari sumber daya alam secara keseluruhan, Bapak ...
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak: study kasus kantor pertanahan wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta August 2017 JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK 1(1)
Dasar hukum keuangan negara adalah: 1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII pasal 23; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. C. Arti dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara Pengelolaan Keuangan Negara mempunyai arti …
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 Akuntansilengkap.com I. PENDAHULUAN Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara ... Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya yang merupakan Objek PNBP yang tidak terdapat pada …
Penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber …
May 26, 2011· 3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (NON-TAX) Dalam pasal 2 UU No.20 tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu: a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri: - Penerimaan jasa giro - Penerimaan sisa anggaran pembangunan (SIAP) dan sisa anggaran rutin (SIAR) b. Penerimaan dari pemanfaatan ...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan J aminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pu sat; 1. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik ...
Garis Besar Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Rahajeng Arum Mukti dari berbagai sumber. A. Pengelolaan PNBP Secara Umum 1. Tata Cara Pemungutan PNBP Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang Terutang. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997) Pemungutan PNBP dilakukan berdasarkan tarif yang ...
Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (a ntara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan …
Sep 25, 2021· Kemudian Objek PNBP diperoleh dari seluruh objek atau aktivitas yang menjadi sumber penerimaan negara selain perpajakan dan hibah. Untuk memudahkan dalam membedakan objek-objek PNBP terdapat empat kriteria dalam memahaminya yaitu: 1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah; 2) Penggunaan Dana yang Bersumber APBN; 3) Pengelolaan Kekayaan Negara; 4) Penetapan …
Penerimaan negara lewat sektor PNBP selama ini kurang efektif dan efisien karena terdapat banyak kelemahan yang belum dapat terselesaikan, seperti birokrasi, tumpang tindih peraturan, dan lain-lain. Belum optimalnya pengelolaan tersebut menyebabkan kontribusi PNBP terhadap total pendapatan negara tidak terlalu signifikan.